Plh. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Dr. Mohamad Dofir, SH pimpin Upacara Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional tahun 2017 bertempat di lapangan tengah Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Jumat (9/12/16) pukul 07.30 Wib. Upacara diikuti oleh para Asisten, Kabag TU, Koordinator, Para Kasi, Jaksa Fungsional dan seluruh pegawai Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Dalam amanat yang disampaikan, M. Dofir mengajak peringatan HAKI ini dijadikan momentum untuk bersama-sama meneguhkan kembali komitmen dalam usaha iklim yang kondusif. "Mari kita bersama-sama selaku aparat penegak hukum yang memiliki tanggung jawab moral dan etik untuk turut serta dalam usaha menciptakan iklim yang kondusif, aman dan tepat sasaran bagi berjalannya pembangunan di berbagai bidang dan pemenuhan kesejahteraan masyarakat." Tutur beliau.

Kemudian lanjut beliau, "perlu disadari bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi akan berkorelasi positif dengan kesejahteraan masyarakat, proses penegakan hukum haruslah membawa manfaat bagi banyak orang. Berangkat dari pemahaman tersebut, maka proses pemberantasan korupsi harus paralel dan berbanding lurus dengan upaya untuk memaksimalkan proses penegakan hukum terhadap bentuk penyimpangan didalam sektor­sektor kehidupan yang berpengaruh secara langsung dengan kepentingan hidup masyarakat luas." kata beliau.

"Kemudian dalam ranah pencegahan, Kejaksaan sebagai bagian yang integratif dari percepatan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, telah membentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah (TP4P dan TP4D). Kehadiran TP4 merevitalisasi fungsi dan peranan Kejaksaan yang secara partisipatoris memberikan pengamanan dan pengawalan agar pelaksanaan program pembangunan dilakukan secara terukur dan terarah sejak awal perencanaannya, sehingga penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan menjadi optimal, dan manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat luas," paparnya.

"Demikian halnya dengan program Jaksa Masuk Sekolah (JMS), Jaksa Masuk Desa (JMD), Jaksa Masuk Pesantren (JMP) serta penguatan jaringan masyarakat anti KKN sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya preventif pencegahan tindak pidana korupsi." tambah beliau.

Dengan tema peringatan Hari Anti Korupsi Se-Dunia Tahun 2017 "Bergerak Bersama Memberantas Korupsi untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera" memiliki makna bahwa pemberantasan korupsi merupakan kerja kolektif yang membutuhkan partisipasi luas dan massif, tidak hanya melibatkan seluruh aparatur penegak hukum, namun juga semua komponen yang ada dalam masyarakat tanpa terkecuali.

Dapat disampaikan bahwa  gambaran kinerja Kejaksaan RI dalam pemberantasan tindak pidana korupsi periode bulan Januari sampai dengan November 2017 melalui upaya Penyelidikan sebanyak 1.253 perkara, Penyidikan sebanyak 1.300 perkara, Penuntutan sebanyak 1.754 perkara. Dari jumlah Penuntutan tersebut sebanyak 966 perkara merupakan hasil penyidikan Kejaksaan, dan 788 perkara berasal dari penyidikan Polri, dan sudah dilaksanakan eksekusi pidana badan sebanyak 1.552 perkara.

Penanganan perkara tindak pidana korupsi juga diarahkan pada optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara. Adapun penyelamatan keuangan negara baik pada tahap penyidikan maupun penuntutan yang dilakukan Kejaksaan sejak bulan Januari sampai November 2017 adalah sebesar Rp. 684.092.858.877,45,-. Uang Pengganti yang disetorkan ke kas negara sebesar Rp. 203.400.603.826,- dan eksekusi pidana denda yang telah disetorkan ke kas negara adalah sebesar Rp.34.070.103.200,-.

Khusus untuk Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri se-Jawa Barat, capaian kinerja selama tahun 2017 (sampai periode desember 2017) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi telah melakukan Penyelidikan sebanyak 55 perkara, Penyidikan 41 perkara, Penuntutan 76 perkara (terdiri dari 39 perkara penyidikan dari Kejaksaan dan 37 perkara penyidikan dari Kepolisian) dan Eksekusi sebanyak 15 perkara. Dari sejumlah penanganan perkara tindak pidana korupsi tersebut, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri se-Jawa Barat telah melakukan penyelamatan kerugian keuangan negara dalam tahap penyidikan dan penuntutan sebesar Rp. 8.947.714.300,90,-.

Selain melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri se-Jawa Barat juga menekankan upaya preventif untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan melawan hukum melalui kegiatan pendampingan oleh Tim TP4D, kegiatan Penerangan Hukum, Program Jaksa Masuk Sekolah dan Jaksa Masuk Pesantren. Untuk pelaksanaan pendampingan oleh Tim TP4D Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri se-Jawa Barat telah dilakukan pendampingan dan pengawalan sebanyak 1.326 kegiatan kepada 126 instansi pemerintah dengan total nilai anggaran sebesar Rp. 11,689 triliun.

Selanjutnya untuk kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum telah dilaksanakan sebanyak 97 kegiatan dengan total jumlah peserta 10.812 orang. Untuk kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (JMS) telah dilaksanakan sebanyak 70 kegiatan di sekolah-sekolah baik tingkat SD, SMP dan SMA/SMK dengan jumlah peserta 7.015 orang. Terakhir kegiatan Jaksa Masuk Pesantren (JMP) telah dilakukan di 40 pesantren se-Jawa Barat dengan jumlah santri/wati 5.695 santri/wati. (Zm/Gaf)