Bandung, 4 Januari 2018

Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menahan tersangka inisial HM (31) terkait kasus korupsi kredit macet pada Bank BJB Kantor Cab. RSI Al Ihsan Kab. Bandung pada Rabu sore (3/1/18). HM merupakan mantai pegawai Bank Jabar Banten (BJB). Sebelum ditahan, HM terlebih dahulu diperiksa oleh tim penyidik dan sekitar pukul 16.00 Wib yang bersangkutan langsung dibawa ke Rutan Kebon Waru Bandung untuk ditahan selama 20 hari ke depan. HM diduga bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dengan dua orang tersangka lainnya yang telah terlebih dahulu ditahan yakni Sdr. RR yang ditahan sejak 21 Desember dan SF yang ditahan sejak 24 November 2017.

Dugaan korupsi kredit macet pada Bank BJB Kantor Cab. RSI Al Ihsan Kab. Bandung telah dilakukan penyidikan sejak Juni 2017 yang lalu berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-267/O.2/Fd.1/06/2017 tanggal 05 Juni 2017 terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi kredit macet pada Bank BJB Kantor Cabang Pembantu RSI Al Ihsan Kabupaten Baleendah periode tahun 2014-2016. Diduga Bank Jabar Banten (BJB) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Rumah Sakit Islam Al-Ihsan Baleendah menyalurkan kredit kepada debitur tidak sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang berlaku.

Kasus tersebut berawal pada tahun 2014 di mana Bank Jabar Banten (BJB) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Rumah Sakit Islam Al-Ihsan Baleendah Kabupaten Bandung memberikan fasilitas Kredit Purna Bhakti (KPB) kepada 81 (delapan puluh satu) orang Debitur. Namun sekitar bulan Mei 2016 kredit kepada 81 (delapan puluh satu) orang debitur tersebut dinyatakan macet oleh Bank BJB KCP RSI Al Ihsan Baleendah. Kemudian Bank Jabar Banten (BJB) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Rumah Sakit Islam Al-Ihsan mengajukan klaim dengan tuntutan sebesar Rp. 10.557.342.046,00 kepada PT. PAN yang kemudian meneruskannya kepada pihak Konsorsium Asuransi. Ternyata terhadap klaim tersebut ditolak oleh pihak konsorsium asuransi dengan alasan pemberian kredit tidak sesuai prosedur dan tidak sesuai persyaratan, seperti adanya dugaan kredit fiktif berupa alamat debitur tidak dijumpai, debitur tidak pernah mengajukan kredit, gaji pensiun debitur belum disalurkan melalui Bank, SK pensiun asli tidak dilampirkan, dan lain-lain.

Atas hal tersebut, diduga negara/daerah mengalami kerugian sebesar Rp. 10.557.342.046,00 (Sepuluh milyar lima ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat puluh enam rupiah). Saat ini penyidik Kejati Jabar masih melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut sambil menunggu perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Jawa Barat. Penetapan tersangka pun akan dilakukan jika hasil perhitungan kerugian keuangan negara telah selesai dilakukan oleh BPKP. (Zm/gaF)